Polkam, Bekasi — Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan penguatan sistem keamanan terpadu dan infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menindaklanjuti arahan Menko Polkam, agar sistem keamanan di IKN dibangun secara terpadu antara aspek fisik dan siber.
Demikian disampaikan Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah dalam “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Desain Sistem Keamanan IKN“ di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).
Irwansyah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan IKN. “Kita tidak bisa memandang keamanan IKN hanya dari sisi fisik. Pengamanan data, jaringan digital, dan sistem siber harus menjadi satu kesatuan utuh,“ jelasnya.
Beberapa langkah konkret yang dibahas meliputi sinergi Nusantara Command Center (NCC) dengan operasi lapangan, percepatan penempatan personel Polri, serta pembangunan NCC fase 2 sebagai pusat kendali keamanan terpadu. “Sinergi antara NCC, aparat keamanan, dan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar deteksi dini dan respons cepat dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar instansi, khususnya antara Polri, OIKN, Kemendagri, Komdigi, dan BSSN, menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kepercayaan publik dan investor terhadap pembangunan IKN.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan keamanan nasional dan pengembangan infrastruktur digital, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. “Penguatan jaringan fiber optik, peningkatan cakupan 4G dan 5G, serta pembangunan data center di wilayah Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari arsitektur keamanan terpadu IKN,“ tambahnya.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan antar-K/L, agar sistem keamanan di Ibu Kota Nusantara dapat terwujud secara modern, adaptif, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Polri, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
