Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai instrumen utama pengukuran ketahanan maritim Indonesia.
Melalui Rapat Koordinasi Penyelarasan Rincian Output K/L terhadap Subdimensi IKLN, yang digelar di Jakarta pada Selasa (14/10/2025), Kemenko Polkam menegaskan pentingnya penyatuan data dan indikator lintas sektor guna memperkuat tata kelola keamanan laut nasional.
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Wahyu Handoyo, S.I.P., M.Han. menjelaskan bahwa sinkronisasi program nasional ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem keamanan maritim yang berbasis data dan berorientasi hasil.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi ketahanan maritim nasional. IKLN akan menjadi instrumen penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wahyu.
Kolaborasi Lintas Sektor
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi strategis seperti BPS, Bakamla RI, Kemendagri, Bappenas, TNI AL, Polri, dan Kementerian Pertahanan.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menyoroti pentingnya validitas data dalam penyusunan indikator IKLN.
Sementara Kolonel Bakamla Bela Nusa Bahari menekankan perlunya keseragaman indikator operasional antarinstansi penegak hukum di laut.
Dari Kemendagri, Dr. Tantri Lisdiawati menambahkan bahwa pemerintah daerah harus ikut mengintegrasikan indikator IKLN dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun Nanang Aprilianto dari Bappenas menegaskan bahwa penyelarasan IKLN sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029.
Enam Dimensi Keamanan Laut
Forum ini membahas penyelarasan indikator di enam dimensi utama keamanan laut, yaitu:
Pengendalian kejahatan dan pelanggaran di laut
Pengendalian pencemaran laut
Pengendalian kecelakaan laut
Kapasitas patroli
Kapasitas pemantauan
Koordinasi kelembagaan
Wahyu menekankan bahwa pengukuran keamanan laut tidak hanya soal menekan angka pelanggaran, tetapi juga tentang meningkatkan efektivitas koordinasi dan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman maritim.
Hasil dan Rekomendasi
Rapat menghasilkan enam kesimpulan utama dan tiga rekomendasi kebijakan strategis. Salah satu poin penting adalah komitmen menjadikan IKLN sebagai instrumen evaluasi terpadu untuk menilai efektivitas kebijakan keamanan laut, baik di pusat maupun di daerah.
Forum juga sepakat memperkuat harmonisasi data lintas lembaga serta membentuk forum tetap verifikasi dan evaluasi guna menjaga akurasi dan keberlanjutan implementasi IKLN.
“Dengan kerja sama semua pihak, IKLN akan menjadi fondasi menuju sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi, adaptif, dan mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” pungkas Wahyu.
